ARTIKEL

Mencari Dasar Hukum Crowdfunding Indonesia

Pada tanggal 21 dan 22 Juli lalu, Wujudkan.com turut aktif sebagai narasumber dari Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyelenggaraan Crowdfunding di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Turut hadir di acara itu berbagai pemangku kepentingan seperti penyelenggara platform, kreator, OJK, dan Bank.

FGD ini dimulai dengan presentasi mengenai kondisi crowdfunding di negara-negara lain di Asia, yang dilakukan oleh Miss Ho Sing Kwek sebagai founder dari Crowdfunding Asia, konferensi crowdfunding Asia yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan presentasi dari tiap pemangku kepentingan yang hadir, dengan Wujudkan.com sebagai wakil dari penyelenggara crowdfunding platform. Di akhir FGD, disepakati bahwa diskusi ini masih perlu diteruskan untuk menentukan dasar hukum pelaksanaan crowdfunding, terutama untuk equity-based crowdfunding.

Sebagai respon dari langkah positif yang telah dilakukan oleh Kemenparekraf ini, salah satu founder Wujudkan.com yang juga seorang praktisi hukum, Zaki Jaihutan, memberikan pandangannya mengenai dasar hukum pelaksanaan crowdfunding di Indonesia. (Mandy Marahimin)

Dasar Hukum Crowdfunding di Indonesia

oleh: Zaki Jaihutan

 

dasar hukum crowdfunding

Banyak di antara kita yang bingung, sebenarnya dasar hukum aktivitas Crowdfunding di Indonesia ini apa ya? Bahkan, ada kerancuan seolah-olah kalau namanya Crowdfunding, itu pasti jadi urusannya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memang terkenal sebagai pengawas lembaga keuangan seperti perbankan. Mudah-mudahan penjelasan berikut bisa membuka pemahaman kita.

 

Crowdfunding dan Investasi 

Sebelumnya mari kita telaah dulu, Crowdfunding ini sebenarnya apa. Istilah Crowdfunding ini dipergunakan untuk merujuk pada aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat umum, biasanya melalui media internet (lihat definisi Crowdfunding pada Oxford Dictionary Definition of Crowdfunding). Ada beberapa definisi lain yang kurang lebih sama, tapi secara keseluruhan, aktivitas Crowdfunding ini merujuk pada aktivitas pengumpulan dana melalui internet.

Kalau melihat praktik Crowdfunding pada umumnya, Crowdfunding bisa dibedakan menjadi:

Reward-base,

Biasa dipakai untuk kreasi budaya seperti pembuatan film, teater atau pembuatan sistem software dll. Dalam sistem ini, masyarakat pendana (Pewujud) tidak akan memperoleh hasil investasi berupa keuntungan finansial. Mereka akan mendapat akses pada produk yang dibuat, seperti mungkin tiket gratis untuk pertunjukan perdana dari film yang dibuat. Jadi sistem ini terasa lebih bernuansa sosial dan lebih seperti sumbangan (meski dengan iming-iming hadiah tertentu).

Equity-base,

Nah, kalau ini lebih bersifat investasi (ada keuntungan finansial yang bisa diharapkan), dan memang biasanya lebih banyak dipakai untuk proyek bisnis. Pewujud akan diberikan semacam saham, atau jatah dari keuntungan proyek, sesuai dana yang dimasukkan.

Credit-base atau lending,

Ini juga memiliki sifat investasi. Bedanya dengan equity base, lending memberi pinjaman bagi proyek-proyek atau bisnis tertentu. Jadi, Pewujud nanti memutuskan untuk mengumpulkan uang untuk dipinjamkan kepada pemilik proyek, tentunya nanti dengan keuntungan bunga.

 

Crowdfunding dengan Sifat Investasi 

Kembali ke pertanyaan apa dasar hukum Crowdfunding di Indonesia, mesti dilihat apa aktivitasnya bersifat investasi atau tidak. Nah, ketika aktivitasnya bersifat investasi, sangat mungkin kegiatan tersebut bisa menjadi daerah wewenang OJK, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengawasi bank, institusi keuangan bukan bank yang mencakup dana pensiun, perusahaan pembiayaan, asuransi, jasa keuangan lainnya dan pasar modal.

Aktivitas investasi seperti equity based crowdfunding, dapat dilihat sebagai aktivitas penawaran umum karena aktivitas itu menawarkan saham, dan penawaran umum seperti ini dapat dianggap bagian dari aktivitas pasar modal (lihat Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).

 

Crowdfunding yang Tidak Bersifat Investasi

Terus, kalau tidak bersifat investasi?

Untuk setiap pengumpulan dana yang bernuansa sosial, sebenarnya sudah ada Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU Pengumpulan Barang).

Pasal 1 Undang-undang Pengumpulan Barang menyatakan bahwa undang-undang ini mengatur setiap setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.” Pasal 2 dan Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan uang atau barang tersebut harus mendapat izin dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesejahteraan Sosial kalau pengumpulan itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, Gubernur untuk daerah tingkat I (atau provinsi) dan Bupati atau Walikota untuk daerah tingkat II.

Jadi, Crowdfunding dengan reward base harus meminta izin Menteri Sosial, atau Gubernur ataupun Walikota? Belum tentu. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang yang dilakukan di lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin. Pengertian lingkungan terbatas di sini bisa mencakup lingkungan geografis dan golongan kemasyarakatan, atau contoh lingkungan terbatas lainnya sekolah, kantor, desa, hadirin dalam suatu pertemuan, anggota-anggota suatu badan, perkumpulan dan lain-lain (lihat bagian penjelasan dari Pasal 2 ayat (2) UU Pengumpulan Barang).

Crowdfunding melalui internet pada umumnya akan meminta calon Pewujud-nya untuk mendaftar pada situs Crowdfunding yang bersangkutan, dan dengan sendirinya calon Pewujud menjadi anggota. Artinya sistem keanggotaan Crowdfunding dapat dilihat sebagai suatu “perkumpulan”, dan karenanya dapat dianggap sebagai suatu lingkungan terbatas.

Dengan memperhatikan hal di atas, masih terdapat ketidakjelasan apakah memang Undang-undang Pengumpulan Barang bisa begitu saja diterapkan pada Crowdfunding dengan reward base. Kita harus ingat juga bahwa Undang-undang Pengumpulan Barang merupakan ketentuan lama yang tidak siap mengakomodir perkembangan seperti Crowdfunding, sehingga mungkin banyak ketentuan di dalamnya yang tidak sesuai.

 

Kesimpulan 

Dengan melihat penjelasan singkat di atas, aktivitas Crowdfunding memang belum memiliki pengaturan tersendiri di Indonesia, dan harus dilihat bagaimana persisnya setiap aktivitas itu dijalankan untuk menentukan apa ketentuan yang berlaku bagi aktivitas tersebut. Di atas telah disebutkan contoh bahwa aktivitas Crowdfunding dimana terdapat unsur penawaran saham seperti Equity Based Crowdfundingi dapat dilihat sebagai aktivitas pasar modal, dan jatuh dalam pengawasan OJK.

Akan tetapi untuk Reward based Crowdfunding, masih terdapat ketidakjelasan hukum. UU Pengumpulan Barang mungkin dapat diberlakukan jika Crowdfunding tersebut tidak mewajibkan keanggotaan, dan hal seperti ini mungkin langka. Itupun belum tentu perijinan yang diwajibkan sudah tersedia, mengingat barunya bentuk Crowdfun
ding
ini.

Dengan adanya “kekurangan” hukum ini, tidak mudah untuk menentukan apa dasar hukum dari sebuah aktivitas Crowdfunding. Secara umum saja, hubungan hukum antara Pewujud dengan Kreator mungkin akan dilihat berdasarkan hukum perdata atau pidana biasa. Misalkan jika Kreator berbohong dan secara sengaja melarikan uang Pewujud tanpa menyelesaikan kreasi, dia dapat dituntut pidana penipuan. Atau jika ada perjanjian antara Pewujud dengan Kreator, maka Kreator bisa dituntut secara perdata karena ingkar janji.


Crowdfunding memang suatu penemuan yang unik. Bahkan di negara-negara dimana praktik Crowdfunding ini telah marak, pengaturan hukumnya masih sangat kurang. Perkembangannya betul-betul bergantung pada dinamika kepercayaan masyarakat pada kaum kreatif-nya yang meminta dana untuk kreasi mereka. Mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya industri kreatif di Indonesia, pengaturan hukum Crowdfunding ini dipertegas, dan Crowdfunding dapat menjadi alternatif utama bagi para Kreator untuk mewujudkan kreasi mereka.

Kategori